Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia telah melewati perjalanan sejarah yang tidak singkat. Setidaknya, Indonesia telah menerapkan enam macam sistem demokrasi yang berbeda setelah kemerdekaan. Di dalam sejarah demokrasi Indonesia, sistem demokrasi yang pertama kali dianut oleh bangsa ini adalah demokrasi Pancasila (1945-1949). Demokrasi ini dilakukan pemerintah sebagai aksi tanggap darurat awal untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih.  Setelah itu, Indonesia menjalankan Konstitusi RIS (1949-1950) yang menjadikan negara ini mempunyai Perdana Menteri dan Presiden sebagai lambang negara. Tetapi, Konstitusi RIS tidak berjalan sempurna sehingga diputuskan untuk kembali pada UUDS 1950. Indonesia kemudian menganut sistem Demokrasi Parlementer (liberal) selama 9 tahun (1950-1959). Selama 9 tahun ini, pergantian kabiner dilakukan hingga tujuh kali yang mengakibatkan pembangunan tidak berjalan lancar karena partai lebih mengutamakan kepentingan partai dan golongannya. Karena sistem demokrasi parlementer dianggap tidak mampu membangun Indonesia, di tahun 1959, UUDS 1950 kemudian diganti kembali menjadi UUD 1945 yang akhirnya menyebabkan pemusatan kekuasaan di tangan presiden dan menimbulkan penyimpangan dan penyelewangan atas Pancasila dan UUD 1945 yang lebih sering kita sebut sebagai zaman Orde Lama (Demokrasi Terpimpin). Di tahun 1966, orde lama kemudian beralih menjadi zaman Orde Baru yang dimana kekuasaan dan masa jabatan Presiden tidak dibatasi periodenya. Sehingga, mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan budaya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) tumbuh subur pada zaman ini, dan kebebasan berbicara dibatasi sehingga praktik demokrasi menjadi semu. Sehingga, di tahun 1998 ini diberlakukan orde reformasi yang akan menyempurnakan pelaksanaan dan peraturan yang lebih demokratis berasas pada Pancasila dan UUD 1945.

Saya berpendapat, sistem demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia saat ini telah memperlihatkan beberapa kemajuan yang lebih baik daripada masa yang lalu. Kini, setiap warga Indonesia yang lemah terbungkam mampu menyuarakan inspirasinya kepada pihak yang kuat sehingga masalah kecil yang terpendam dapat diketahui secara langsung oleh publik. Pemerintah pun kini sangat mudah dikritik oleh masyarakatnya jika ditemukan adanya pelanggaran dalam pengambilan keputusan dan dianggap bertentangan dengan keinginan masyarakat luas. Selain itu, pemilihan umum yang dilakukan secara langsung memberi kesan bahwa inilah arti sesungguhnya demokrasi. Kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Rakyat yang akan menentukan jalannya pemerintahannya. Dilihat dari asal katanya, demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ‘demos = rakyat dan ‘kratos/krateina = pemerintahan, yang berarti bahwa rakyat memegang peranan penting dalam pemerintahan. Pemerintahan itu datangnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Akan tetapi, jika memang di era reformasi ini Indonesia ingin menyempurnakan dan memperbaiki pelaksanaan peraturan di tahun sebelumnya yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945, mengapa selama ini Indonesia tidak menggunakan sistem musyawarah untuk mufakat didalam proses pengambilan keputusan? Di dalam sistem demokrasi yang dianut Indonesia sekarang ini sangat jarang ditemui kata mufakat di dalam pengambilan keputusan, contohnya pemilihan Presiden atau kepala daerah, yang ada hanyalah sistem “yang banyak yang menang” atau lebih dikenal dengan istilah voting. Bahwa saat ini rakyat diberikan kebebasan penuh untuk menentukan pilihan, mempunyai suara sendiri untuk menentukan, dan saya rasa inilah yang disebut sebagai dasar dari sebuah bentuk demokrasi, yaitu kebebasan.

Disinilah mulai timbul masalah, kebebasan ditiupkan kepada masyarakat kita yang mayoritas pendidikannya belum memadai untuk suatu tatanan demokrasi seperti yang dimaksud para elit. Sangat mudah saat ini melihat potret kebebasan. Masyarakat berani berbuat dan bertindak anarkhis di dalam aksi demonstrasi dan bagaimana kebebasan demokrasi membenarkan tindakannya. Apabila kebebasan kini tidak didudukkan pada porsi yang benar, masyarakat/konstituen tidak diberi penjelasan dan pendidikan politik yang benar, kita tidak dapat membayangkan bila terjadi benturan dan gesekan tingkat bawah dengan skala nasional. Dan demokrasi di Indonesia akan semakin kehilangan esensitas makna kebebasannya.

Demokrasi tidak menjamin akan menghasilkan sebuah negara yang sejahtera. Tetapi, jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya, Indonesia telah menjadi salah satu kiblat demokrasi yang memberikan kebebasan berpendapat bagi warganya. Akan tetapi, masih banyak hal yang harus dikoreksi didalam sistem demokrasi yang saat ini kita anut. Dan kita harus sadari, demokrasi yang diterapkan negara kita ini baru berjalan 10 tahun dan sangat berbeda dengan Amerika Serikat yang telah berjalan 200 tahun. Oleh karena itu, masih diperlukan partisipasi masyarakat dan peranan aktif pemerintah dalam menjalan sistem demokrasi yang selama ini dibanggakan negeri ini.

Fadhilah Trya Wulandari

Ilmu Hubungan Internasional – Universitas Hasanuddin ’09

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s